Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, “Pendampingan SPM ADB Bisa Mengakselerasi Mutu Pendidikan”
Cerita ini direkam pada tanggal 12 Oktober 2015 dengan Nara sumber Asmadi, S.Pd.I,MM. (Kabid Pendidikan Dasar ) Dinas Pendidikan Kab.Mamasa
Dalam sebuah kesempatan DAT bertemu dengan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa dimanfaatkan untuk melakukan diskusi dan wawancara singkat dengan bapak Asmawi, S.Pd. Selaku Kabid Dikdas.
Selama ini masih banyak guru-guru dan Kepala Sekolah yang tidak tahu bahwa ada SPM Pendidikan Dasar nanti setelah ada sosialisasi dari Program PKP SPM baru dapat dipahami. SPM Pendidikan menyatakan secara tegas dan rinci berbagai tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota c/q oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.
SPM Pendidikan menyatakan secara tegas dan rinci berbagai hal yang harus disediakan dan dilakukan oleh dinas pendidikan, sekolah/madrasah untuk memastikan bahwa pembelajaran bisa berjalan dengan baik.
SPM menyatakan dengan jelas dan tegas kepada warga masyarakat tentang tingkat layanan pendidikan yang dapat mereka peroleh dari sekolah/ madrasah di daerah mereka masing-masing.
SPM tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan tahapan menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP). PM tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan tahapan menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Pendampingan ADB ini membantu kita menyusun perencanaan program/kegiatan untuk mencapai SPM. Dengan terlebih dahulu dilakukan sensus pada semua sekolah sehuingga ketahuan persentasi pencapaiannya. Hasil pemetaan terhadap kinerja layanan dinas pendidikan/depag yang menjadi bagian dari Tanggungjawab Dinas Pendidikan serta sekolah-sekolah (SD/MI dan SMP/MTs) yang memiliki juga tanggungjawab. Dari pemetaan tersebut diketahui kinerja mana yang belum mencapai SPM dan kinerja mana yang sudah mencapai SPM.
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dinas pendidikan menganalisis dan telah mengetaui pencapaian masing-masing indikator. Hasil analisis kondisi pencapaian SPM digunakan sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan dan juga pembiayaan ketika menyusun dokumen rencana strategis pencapaian SPM.
Dengan demikian dalam mengembangkan rencana peningkatan mutu pendidikan harus memperhatikan kondisi pencapaian SPM Setiap tahun program pencapaian SPM perlu dilaksanakan sampai SPM benar-benar tercapai. Pelaksanaan dan capaian program juga di monitor dan dievaluasi sehingga diketahui indikator apa saja yang belum dicapai, dan berapa perkiraan biaya yang diperlukan untuk mencapai SPM.
Hasil sensus mengenai pencapaian SPM harus disampaikan kepada pemangku kepentingan DPRD harus paham supaya bisa menambah anggaran untuk pemenuhan SPM, Bupati juga harus tahu, kita harus presentasi di depan bupati dan anggota DPRD supaya mereka tahu dan bisa memberikan dukungan politik untuk penganggaran. Kita juga harus bicara prioritas pemenuhan, tidak usah muluk-muluk tetapi realistis saja mana indikator yang paling mendesak untuk dilakukan maka harus sudah dibuat perencanaannya sekarang untuk dimasukkan di APBD 2016.
Kabupaten Maluku Barat Daya, Komentar Singkat Tentang Pelaksanaan Kegiatan PKP SPM
Pay A. Leunufna, S.Sos (Kabid SD ) Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Maluku Barat Daya
Program PKP SPM di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) telah berjalan beberapa kegiatan diantaranya kegiatan Sosialisasi kepada Pemangku Kepentingan dan Dunia Usaha mempunyai dampak yang positif dan signifikan terutama terkait dengan tanggung jawab kemajuan pendidikan dasar yang pada awalnya pemahaman mereka adalah tanggung jawab Dinas Pendidikan saja akan tetapi tanggung jawab semua pihak dilingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota.
Sebagai pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk membuat rencana tindak lanjut, isi dari rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan SPM Pendidikan Dasar .
Rencana tindak lanjut tersebut tidak selalu dalam bentuk dana/anggaran tetapi bisa dalam bentuk lain seperti kebijakan atau kegiatan lain seperti peningkatan kapasitas. Kami berharap rencana tindak lanjut yang telah jabarkan dalam kegiatan ini dapat menjadi rujukan dalam melaksanakan tugas sebagai pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten dalam upaya pemenuhan SPM Dikdas serta dalam mendukung pelaksanaan program PKP-SPM Dikdas. (Tiakur, 22 Oktober 2015)
Kabupaten Maluku Barat Daya, Komentar Singkat Tentang Pelaksanaan Kegiatan PKP SPM
Drs. John N. Leunupun (Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD)
Pemangku kepentingan tingkat Kabupaten Maluku Barat Daya diharapakan dapat membandingkan bahwa kondisi sekolah/madrasah dan kwalitas pendidikan di Indonesia atau di Kabupaten Kota, beberapa sekolah/madrasah mungkin berada dalam kondisi yang tidak memadai, dan beberapa lainnya sudah memiliki fasilitas memadai bahkan lebih dari memadai, kondisi ini menimbulkan perbedaan pelayanan yang sangat nyata. Sekolah/madrasah dengan kondisi yang memadai dapat memberikan pelayanan yang baik dan sebaliknya sekolah/madrasah dengan kondisinya sangat kurang tidak akan dapat memberikan layanan yang baik.
Oleh karena itu dengan adanya Program Peningkatan Kapasitas Pendidikan Standar Pelayanan Minimal (PKP SPM) di kabupaten Maluku Barat Daya sangat membantu dalam memberikan pemahaman kepada para Pemangku kepentingan terutama kepada Anggota DPRD yang membidangi, agar kedepannya program terkait dengan peningkatan kapasitas sarana pra sarana pendidikan dapat mengitegrasikan kedalan RENJA SKPD disetiap tahunnya.
Harapan besar Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Maluku Barat Daya agar para Pemangku Kepentingan dapat memberikan ruang berupa kebijakan Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Pendidikan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang bertujuan untuk mengejar ketertinggalan dan kesenjangan yang semakin nyata yang terjadi antar Kabupaten/ Kota selama otonomi daerah berlaku di Indonesia. (Tiakur, 26 Oktober 2015)
Camat Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Jamil Tengkeran, SH, MM. tentang Program PKP-SPM Dikdas
“Syukur Alhamdulillah, camat dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi SPM Dikdas. Saya senang diundang mengikuti kegiatan sosialisasi SPM Dikdas kemarin. Penting juga memang kami camat untuk mengetahui standar pelayanan minimal pendidikan dasar karena puluhan SD/MI dan SMP/MTs berada di wilayah tanggung jawab kami. Sebagai penanggung jawab wilayah kecamatan, kami merasa bahwa kegiatan sosialisasi SPM memberi banyak manfaat terutama dalam mengoordinasikan kebijakan-kebijakan pendidikan dan implementasinya di wilayah tanggung jawab kami. Dengan memahami indikator sarana dan prasarana misalnya, kami bersama-sama dengan UPTD dan pengawas sekolah, bisa berkontribusi dalam menentukan sekolah-sekolah yang layak memperoleh bantuan rehabilitasi di wilayah tanggung jawab kami sehingga bantuan rehabilitasi sekolah tepat sasaran. Seandainya pihak kecamatan dilibatkan sejak awal dalam kegiatan PKP-SPM Dikdas ini, kami tentu dapat ikut memberi andil dalam mempercepat pemenuhan indikator SPM Dikdas.
Terkait dengan kesenjangan / masalah distribusi guru yang belum merata, sesungguhnya bisa teratasi bila kebijakan distribusi / mutasi guru dikoordinasikan secara baik dengan pihak-pihak pemangku kepentingan di tingkat kecamatan termasuk UPTD dan camat. Jika kebijakan distribusi guru ini terkoordinasi dengan baik, maka guru mapel tertentu tidak akan bertumpuk pada sekolah tertentu, sementara sekolah lain justru kekurangan guru mapel tersebut. Semakin banyak pihak yang dilibatkan dalam pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan distribusi / mutasi guru misalnya, akan semakin baik dan semakin mudah mengontrol implementasinya.
Setelah kami memahami indicator pemenuhan SPM Dikdas lewat kegiatan sosialisasi SPM kemarin, maka saya terinspirasi untuk menginisiasi dan memaksimalkan rapat koordinasi dan evaluasi lintas sektor di wilayah kecamatan kami. Gagasan ini terasa penting sebagai upaya untuk mempercepat pemenuhan indikator SPM Dikdas dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan di tingkat kecamatan. Kami akan berusaha melakukan rapat koordinasi dan evaluasi layanan pendidikan secara berkala, paling tidak per triwulan, dalam wilayah kecamatan Luwuk Utara ini. Rapat koordinasi dan evaluasi layanan pendidikan ini akan melibatkan stakeholder kecamatan seperti UPTD Dikbud, pengawas sekolah, kepala SD/MI, kepala SMP/MTs, lurah dan kepala desa, serta pihak kecamatan sendiri. Semoga ke depan ini kami bisa ikut andil dalam mempercepat pemenuhan beberapa indicator SPM di wilayah kecamatan Luwuk Utara seperti indicator sarana dan prasana sekolah serta distribusi guru mapel seperti yang saya sudah sebutkan di atas. Indikator SPM Dikdas lainnya yang dapat kami sentuh adalah indikator 27 (manajemen berbasis sekolah), dalam hal ini melalui rapat koordinasi dan evaluasi lintas sektor di wilayah kecamatan Luwuk Utara kami dapat ikut serta mendorong transparansi penggunaan anggaran di sekolah terutama dana BOS dan DOS.”
Catatan dari Pohuwato
Komitmen dan Strategi Pemenuhan SPM di Kabupaten Pohuwato melalui Roadmap Penyusunan SPM
Strategi pemenuhan SPM di Kabupaten Pohuwato sudah sampai pada tahapan workshop awal analisis penyusunan roadmap berdasarkan hasil pengukuran SPM. Contoh nyata bisa kita lihat dari komitmen pemerintah daerah pada pelaksanaan workshop, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan, Dra. Lusiana Bouty M.Pd; Sekretaris Daerah, Drs. Djoni Nento MM.; Ketua DPRD, Nasir Giasih, S.Pd; Wakil Ketua DPRD, Syaiful Mbuinga; Ketua Komisi 1 (Bidang Anggaran) DPRD, Wawan Hatama; dan Ketua Komisi 3 (Bidang Pendidikan),Beni Nento. Dalam sambutannya Sekda Pohuwato, menyampaikan bahwa untuk mewujudkan mutu pendidikan yang lebih baik, perlunya SDM pengelola pendidikan memiliki kemampuan teknologi informasi yang memadai. Karena segala informasi berkaitan dengan pengelolaan pendidikan semuanya telah tersedia di dunia informasi dan teknologi. Sambutan terakhir sekaligus membuka workshop, Ketua DPRD Pohuwato menyampaikan bahwa anggaran pendidikan di Kabupaten Pohuwato mendapatkan porsi paling besar dari semua SKPD di Kabupaten Pohuwato. Beliau juga menyampaikan bahwa RPJMD 2010-2015 Kabupaten Pohuwato telah direvisi 2014 dan mengacu pada pemenuhan SPM. Layanan minimal pendidikan dasar sangat diperlukan, tetapi tidak hanya SPM Pendidikan yang ditetapkan tetapi juga seluruh SKPD harus memiliki standar pelayanan minimal. SKPD Pendidikan dengan program PKP-SPM Dikdas telah memiliki dasar pemenuhan SPM, sementara SKPD lainnya belum ada yang membantu untuk meningkatkan kapasitas personalia terkait dengan penerapan SPM di semua SKPD.
Pelatihan Kepada Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru terkait dengan Penerapan SPM Dikdas
Tahun ini Kabupaten Pohuwato telah malaksanakan pelatihan kepada seluruh Pengawas, seluruh Kepala Sekolah dan guru terkait dengan penerapan SPM. Hal ini dimaksudkan agar proses pendataan penerapan SPM seluruh sekolah (sensus) mendapatkan data yang reliabel dan valid. Pelatihan kepada Pengawas dilakukan terlebih dahulu pada tanggal 12-14 Juli 2015, sedangkan pelatihan kepada Kepala Sekolah dilaksanakan pada tanggal 27-30 Agustus 2015.
Program PKP-SPM Dikdas Efektif Memperbaiki Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai
Kehadiran program PKP-SPM Dikdas di kabupaten Banggai mulai dirasakan manfaatnya oleh stakeholder pendidikan. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Banggai, Dr. Tasman Malusa, M.Pd. mengungkapkan bahwa program PKP-SPM Dikdas sangat bermanfaat dalam menata perencanaan dan penganggaran daerah di bidang pendidikan. Data hasil survei / kuesioner misalnya memberikan gambaran yang nyata tentang posisi capaian indikator pemenuhan SPM Dikdas di kabupaten Banggai. Jika kuesioner semua SD dan SMP yang terkumpul sudah diinput dan dianalisis, maka dinas pendidikan dan kebudayaan melalui bidang Dikdas akan memiliki data yang lebih komprehensif dan tentu saja sangat penting untuk melihat kesesuaian dan ketepatan rencana-rencana kegiatan yang sudah disusun dalam DIPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai..
Dari beberapa kegiatan sosialisasi dan pelatihan terkait SPM Dikdas yang sudah kami selenggarakan, diperoleh informasi bahwa tenaga pendidik (guru dan kepala sekolah) di kabupaten Banggai ini belum semuanya berkualifikasi sarjana (S1 atau D-IV). Ini berarti bahwa kami perlu berupaya untuk mendorong mereka agar segera melanjutkan pendidikannya, setidaknya. Sejauh ini, kami sudah bekerjasama dengan Universitas Terbuka (UPBJJ Palu) dalam rangka mensarjanakan guru-guru yang masih berijazah D2 dan D3. Nah, jika masih ada lagi guru non sarjana yang belum ikut pada program ini, akan kami tetap berusaha memfasilitasinya.
Belajar dari pelatihan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah terkait SPM beberapa saat yang lalu, maka sekarang dan ke depan ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan memprioritaskan kegiatan non fisik terutama pelatihan dan workshop peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, pemberdayaan KKG, KKKS, MKKS, MGMP sekolah, dan MGMP kabupaten agar proses pembelajaran bisa semakin meningkat. Tentu saja penyediaan infrastruktur pembelajaran pada sekolah-sekolah tertentu yang capaian indicator pemenuhan SPM-nya masih rendah juga tetap akan diperhatikan
Perusahaan Minyak Siap Bersinergi dengan Program Uni Eropa di Kabupaten Seram Bgian Timur
Pertemuan dalam rangka “Sosialisasi Program Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Program PKP SPM DIKDAS) di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) membuahkan hasil yang sangat menggambarkan dimana perusahaan minyak yang sedang beroperasi di wilayah ini (KARLEZ atau KRZ dan CITIC Seram Energy Limited) siap bersinergi untuk menyukseskan program yang disponsori oleh Uni Eropa melalui fasilitasi oleh Asian Development Bank (ADB).
Pertemuan yang diadakan pada hari Jum’at, tanggal 4 Desember 2015 di Pante RM. Bola Guling, diawali sambutan dari Kadis Pendidikan, Achmad Rumaratu yang menekankan tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan pemerintah daerah khususnya menyangkut pendidikan dan pada bagian lain beliau mengungkapkan, “Perjalanan dinas pendidikan selama ini masih mengalami kendala yang sangat banyak namun penting untuk dikurangi, dengan adanya program yang didanai oleh dana hibah dari Uni Eropa diharapkan dapat memberikan perubahan segar di Bumi Wotu Nusa” terutama tentang pentingnya keterlibatan dari Dunia Usaha dan Dunia Industri.
Inisiasi pertemuan seperti ini baru pertama kali dilakukan sehingga diharapkan dapat menjadi momentum dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat. Sehingga kegiatan ini pada masa yang akan datang intensitasnya bisa ditingkatkan. Hatab Kilbaren (Kepala Humas CITIC Seram Energy Limited), mengungkapkan “Perusahaan telah banyak membantu program yang ada di Dinas Pendidikan selama ini, hanya yang menjadi persoalan adalah adanya aturan internal perusahaan yang membatasi bantuan hanya pada radius-radius tertentu sehingga ini nantinya akan dibahas lebih lanjut, termasuk membicarakannya dengan BP Migas. Perlu diperhatikan bahwa pada sisi lain ada kendala juga dari Dinas penerima. Sebagai suatu gambaran, pernah perusahaan memberikan uang tunai senilai Rp. 1 Milyar untuk peningkatan kapasitas guru tetapi yang terjadi saat itu adalah ada nilai bantuan yang tidak diberikan pada guru sasaran sehingga yang terjadi dari sekitar 14 tempat sasaran, hanya ada 3 orang yang berhasil dari sasaran tersebut, hal ini membuat perusahaan menghentikan jenis bantuan tersebut”.
Lebih lanjut Pak Hatab mengungkapkan bahwa “Walaupun ada pergantian kepemilikan perusahaan dari negara Kuwait ke negara Hong Kong tetapi perhatian ke dunia pendidikan tetap, misalnya bantuan buku-buku ke sekolah, bantuan biaya asrama untuk mahasiswa dan untuk kedepannya pihak perusahaan akan bersinergi dengan program ini jika regulasi dalam bentuk Perda pengelolaan pendidikan sudah ada sebagai landasan hukum untuk bekerjasama”. Dukungan tentang akan diupayakannya kerjasama dengan program ini diungkapkan oleh Juhandy Risafortta (Staf KARLEZ atau KRZ) “Sama seperti perusahaan dari CITIC Seram Energy Limited, perusahaan kami juga telah bekerjasama dengan dinas pendidikan, misalnya kami telah bekerjasama dengan –Lembaga Taman Baca Lebah- untuk penyaluran buku-buku secara rutin. Untuk kedepannya pihak perusahaan akan siap bersinergi”.
Achmad Rumaratu (Kadis Pendidikan) memberi tanggapan balik dengan menyatakan, bahwa “Dalam waktu dekat ini Perda pengelolaan pendidikan tersebut akan mendapatkan persetujuan dari DPRD. Salah satu point yang perlu digarisbawahi adalah, Perda tersebut akan mencakup semua hal yang menyangkut pendidikan baik yang ada di Kementerian nasional maupun yang ada di kementrian agama”
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh salah satu penjual makanan terbesar di Kota Bula yakni dari WINKEL SPRNIK, beberapa mitra diknas selama ini, dan beberapa perusahaan jasa. Pada sesi akhir dari pertemuan tersebut diharapkan agar ada tindak lanjut kegiatan termasuk dengan menambah volume kegiatan. Dan semua peserta menyepakati bahwa pertemuan seperti ini baru pertama kali dilakukan dan diharapkan tetap berlanjut.
Oleh: Suharto
Peta Jalan Pendidikan Dibicarakan Khusus Antara Diknas, Kemenag dan Komisi C DPRD di Kabupaten Seram Bagian Timur
Kegiatan yang dilakukan pada hari ini merupakan rangkaian panjang dari pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Kegiatan ini merupakan mata rantai utama dalam menentukan arah pendidikan Kabupaten “Ita Watu Nusa” yang lebih baik. Dengan demikian, kami berharap agar saudara-saudari sekalian yang hadir pada kegiatan ini dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Karena penting sekali lagi untuk kita ketahui bersama bahwa kegiatan ini merupakan perpaduan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga donor (Uni Eropa dan ADB) yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota/satuan pendidikan terpilih dalam melakukan perencanaan, penganggaran serta pengelolaan layanan-layanan pendidikan, sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan dasar.
Sepenggal kalimat pembuka dari pjs Bupati yang dibacakan oleh sekretaris diknas Kabupaten SBT pada acara Workshop Analisis Penyusunan Roadmap SPM berdasarkan hasil pengukuran SPM Pendidikan Dasar (Program PKP SPM Dikdas) yang diadakan di aula kantor KEMENAG pada hari Senin, 7 Desember 2015. Kegiatan tersebut dihadiri secara penuh oleh Kepala Dinas Pendidikan (Achmad Rumaratu), Kepala Kantor KEMENAG (Ismail Rumpot), Ketua Komisi C DPRD (Arobi Kelian), Sekretaris Komisi C (Achmad Voth), sekretaris diknas, Perwakilan Pengawas, Perwakilan dari BKD serta beberapa komponen peserta lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan diikuti sekitar + 30.
Keberadaan program Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Seram Bagian Timur telah menorehkan lembaran “fenomena pendidikan” yang ada di Kabupaten yang sangat kita cintai ini, misalnya ruangan rombongan belajar serta perangkat yang ada didalamnya, pemerintah daerah sudah berupaya memenuhinya melalui berbagai program tetapi terkendala dana. Pemerintah SBT menyadari bahwa masih banyak gedung / rombel yang belum ada, sarana meja/kursi masih banyak yang tidak tersedia sehingga banyak siswa yang masih belajar tanpa menggunakan meja/kursi;
Untuk tenaga kependidikan dan tenaga non kependidikan, ada sekolah yang jumlah siswanya sedikit tetapi jumlah gurunya banyak begitupun sebaliknya ada sekolah yang jumlah siswanya banyak tetapi jumlah gurunya sedikit, salah satu faktornya adalah banyak faktor non teknis yang ada sehingga hal tersebut terjadi; Untuk tenaga non kependidikan pada umumnya belum terpenuhi hal ini karena keterbatasan anggaran (Untuk ruang guru dan ruang kepala sekolah pada umumnya juga belum terpenuhi karena jumlah rombel saja masih kurang. Rata-rata sekolah menggunakan salah satu rombel atau perpustakaan sebagai kantor), Untuk jumlah kunjungan pengawas pada umumnya belum maksimal apalagi yang ada di daerah kepulauan. Keterjangkauan, akses dan biaya yang besar menjadi kendala utama apalagi kalau dilihat dari kondisi cuaca dimana ada daerah-daerah tertentu yang susah sekali untuk menjangkaunya diantaranya Kecamatan Wakate dan Kecamatan Teor, Pengawas yang ada di Kabupaten SBT baik yang ada di kabupaten (Pengawas sekolah menengah) maupun yang ada di kecamatan (pengawas sekolah pendidikan dasar) sejumlah 42 orang pada dasarnya sudah cukup akan tetapi dengan adanya kendala diatas sehingga belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Untuk pengadaan buku-buku pemerintah daerah setiap tahun telah menganggarkannya. Sedangkan khusus untuk buku pelajaran seharusnya sekolah menyediakannya karena telah mempunyai anggaran khusus dalam Biaya Operasional Sekolah (BOS), Untuk alat peraga sama kondisinya dengan penyediaan buku-buku pengayaan dan referensi hanya jumlahnya masih terbatas, Untuk jam mengajar dapat dilihat dari jumlah pengajar yang ada jadi ada sekolah yang jam mengajarnya lebih dari yang seharusnya, misalnya ada sekolah yang gurunya hanya 3 termasuk kepala sekolah yang harus mengajar 6 rombel. Dengan demikian, jam mengajar pada dasarnya sudah terpenuhi, Untuk kurikulum pada dasarnya tenaga pengajar sudah menyiapkannya walaupun dari segi kualitas belum sesuai dengan yang diharapkan serta Keterlibatan Dewan Pendidikan belum ada
Fenomena pendidikan tersebut menjadi pokok bahasan serius terutama oleh Kepala Dinas, Kepala KEMENAG serta Komisi C DPRD dan disepakati bahwa sekat yang terjadi selama ini harus dihilangkan dan apapaun keputusan yang akan dihasilkan oleh “Team Roadmap SPM DIKDAS” akan dijadikan sebagai kesepakatan bersama dan akan dimediasi secara langsung oleh Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur.
Pada pertemuan tersebut juga disepakati membentuk “Team Roadmap SPM Dikdas” yang terdiri dari: Muhammad Haris, S.Pd (Kasie. Kurikulum Bidang Dikdas); Anwar Rumalowak, S.Sos (Kasubag. Perencanaan); Ardi Chandra Gunawan, SE (Kasie. Pengembangan Sarana dan Prasarana Dikdas); Salama Sikdewa, S.Sos (Kasubag. Umum dan Kepegawaian); Hairuddin Rumatumia, ST (Manajer BOS / Operator Dapodik Dikdas); Ekawati Wokanubun, SE (Bappeda); Mashir Rumakei, S.Pd (Keuangan Daerah); Aisa Rumfot, SE (Kabid. Formasi dan Data Pegawai BKD); Usman Suin, S.Ag (Kasie. Pendidikan Islam); Srimila Kwairumaratu, S.Pd (Pengelola Data Beasiswa dan bantuan Kemenag) serta Usman Keliobas (Pengawas Sekolah/ Konsultan).
Oleh: Suharto
Rapat Evaluasi Berbasis Data Program PKP SPM Dikdas di Kabupaten Seram Bagian Timur
Hari Selasa, Tanggal 8 Desember 2015 bertempat di Pante RM. Bola Guling dilaksanakan Rapat Evaluasi pelaksanaan Program PKP SPM Dikdas Kabupaten Seram Bagian Timur. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan (Achmat Rumaratu) dihadiri secara utuh oleh semua staf teras dari SKPD tersebut, diantaranya: Sekretaris Diknas (Hj. Wa Djubaedah, Irianto Rumodar (Kabid. DIKDAS), M. Haris (Kasie Kurikulum DIKDAS), Arsyad Kubal (Kasie Penjaminan Mutu DIKDAS), John Rumagora (Kabid. DIKMEN), Sitti Rizki Manaban (Kabid. Sarana dan Prasarana), Handayani Kelwawau (Kabid. PLS), Arni Paruhasiwa (Kasie PAUD), Anwar Rumalowak (Kasubag Perencanaan), Didiek Djunaidy (Kasubag. Keuangan), Salama Sikadewi (Kasubag. Kepegawaian), Damansyah (Koordinator Pengawas), dan Srimila Kwairumaratu (Pengelola Data Beasiswa dan bantuan KEMENAG) serta Usman Keliobas (Fasilitator) dan Suharto (DAT Region III maluku). Pertemuan yang berlangsung tersebut pada pokoknya mengevaluasi program yang telah berlangsung dan yang sementara masih berjalan.
Kendala pelaksanaan kegiatan yang telah berlangsung selama ini terutama karena lambannya pencairan dana, hal ini terjadi karena sistem keuangan yang ada sekarang tidak memadai. Sehingga diharapkan pada pelaksanaan tahun depan dapat diupayakan lebih maksimal dan terlaksana sesuai jadwal yang direncanakan. Kendala lainnya adalah karena rentang kendali serta cuaca yang buruk. Menurut Irianto Rumodar (Ketua Tim Teknis), “Sewaktu perjalanan dari Pulau Gorom ke Kecamatan Wakate, pada dasarnya kita tahu bahwa cuaca kurang mendukung dengan adanya kabut yang tebal tetapi karena jadwal kegiatan berupa undangan sudah terkirim maka merupakan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan tersebut sehingga terjadilah proses hilangnya team di tengah laut yang cukup menghebohkan di Kota Bula”, hambatan lainnya, lanjutnya “Banyaknya undangan terutama kepala sekolah/madrasah yang berada di Kota Bula atau Kota Ambon ataupun dengan adanya kepala sekolah yang tertimpa kasus dana BOS, namun demikian secara tekhnis pelaksanaan kegiatan ada rasa kepuasan tersendiri karena kegiatan berlangsung sebagaimana yang diharapkan”.
Sekaitan dengan hal tersebut Kadis Pendidikan sangat mengapresiasi Panitia Pelaksana yang telah melaksanakan kegiatan dengan penuh rasa tanggungjawab sehingga menurut Pak Kadis “kegiatan yang telah berlangsung harus di petik hikmahnya dan yang sudah berjalan baik agar ditingkatkan sedangkan yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan agar dievaluasi dan ditingkatkan dimasa mendatang. Karena itu maka kehadiran semua personil diknas menjadi bagian terpenting dari pertemuan yang ada, sehingga dapat memberikan bantuan penuh terutama tentang pentingnya data pendukung untuk menuntaskan problema SPM di Bumi Wotu Nusa”.
Kegiatan yang awalnya dijadwalkan hanya akan mengevaluasi kegiatan ternyata merembet ke persoalan data karena telah disinggung oleh Kadis Pendidikan, bahwa ”Empat Belas indikator dalam SPM yang merupakan tanggungjawab pemerintah daerah hendaknya menjadi perhatian serius bagi seluruh kepala bidang serta stafnya. Komitmen harus dibangun sehingga jika ada data dalam hasil MONEV SPM yang tidak sinkron agar dicarikan data pembanding sehingga pada tahap penyelesaian masalah ada solusi yang paling tepat serta sebagai penekanan hendaknya antara satu bidang dengan bidang lainnya saling berkoordinasi”. Sekretaris Diknas (Wa Djubaedah), menanggapi tentang hasil capaian SPM bahwa “Pada umumnya capaian SPM rendah dan hendaknya hal tersebut menjadi cambuk baik yang ada di Dinas Pendidikan maupun yang berada di kantor KEMENAG, data-data yang ada pada setiap bidang hendaknya lebih dipertajam termasuk kenapa ada data yang bias, misalnya bantuan selama ini seperti buku-buku pengayaan dan alat peraga selalu mengalir akan tetapi hasil di lapangan ternyata nihil, persoalan lainnya adalah adanya laboratorium yang tidak digunakan sedangkan pada sisi lainnya perlu melakukan pelatihan bagi tenaga pendidik untuk menggunakan alat peraga maupun media pembelajaran lainnya, untuk pengawas perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan-pelatihan serta pentingnya staf dinas melakukan monitoring tentang penggunaan dana BOS agar penggunaannya tepat sasaran’.
Hal menarik dalam pertemuan tersebut terkait dengan hasil SPM adalah tentang terpenuhinya jumlah guru pada tingkat SD/MI. Dengan demikian, persoalan utamanya pada tingkat pemerataan dimana tenaga pendidik terpusat pada ibukota kecamatan sedangkan pada daerah-daerah terpencil jumlahnya kurang bahkan ada sekolah negeri yang gurunya hanya satu merangkap kepala sekolah. Guru IPA juga menumpuk di sekolah-sekolah bahkan diakui bahwa guru IPA juga banyak yang mengajar bidang studi lainnya.
Menutup rangkaian dari rapat evaluasi tersebut Kadis Pendidikan mengintruksikan semua data yang berkaitan dengan SPM baik di Diknas maupun KEMENAG agar dikumpulkan dalam waktu satu minggu agar dapat dituangkan dalam perencanaan yang telah direncanakan.
Oleh: Suharto
Buru
Abdul Samad Warhangan (Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Buru)
“Dewan Pendidikan belum berbuat banyak untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Buru. Dewan Pendidikan diharapkan lebih banyak berbuat. Harapan kami dengan adanya Program SPM bisa menjadi awal kebangkitan Dewan Pendidikan untuk menjadi salah satu bagian untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kendala selama ini adalah belum adanya kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan”.
Ibrahim Sukunoran (Kabid Pendidikan dan Pengajaran DIKDAS Kabupaten Buru)
“Komitmen yang ada selama ini belum teraplikasi dengan baik sehingga yang diharapkan adalah adanya komitmen dari berbagai komponen masyarakat, diantaranya para camat agar tujuan tentang pendidikan terutama di Kabupaten Buru benar-benar dapat diwujudkan. Salah satunya melalui pembenahan sistim sebagaimana yang akan dilakukan oleh program SPM”.
Ye Umar Assegaf (Kabid Seni dan Budaya Dinas Pendidikan Kabupaten Buru)
“Sistim Pendataan yang ada di lingkup Dinas Pendidikan selama ini, harus diakui belum sesuai yang diharapkan. Data antara satu bidang dengan bidang lainnya belum terkoneksi dengan baik, apalagi kita bicara antar dinas lain. Begitupun halnya dengan data yang ada di sekolah sekaitan dengan hal tersebut dengan Program SPM diharapkan agar proses pendataan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan sehingga data yang dihasilkan oleh Program SPM menjadi suatu model pendataan yang akan digunakan secara maksimal”.
Sitti Kiahali (BAPPEDA Kabupaten Buru)
“BAPPEDA selama ini sudah berupaya untuk mengakomodir program-program yang ada termasuk dari Dinas Pendidikan. Persoalan sebenarnya adalah kita butuh data yang akurat sebagaimana dalam sistim pendataan. Sekaitan dengan hal tersebut maka tindak lanjut dari sistim pendataan yang ada dalam program SPM harus dilakukan singkronisasi sehingga betul-betul pendataan yang ada dapat dipertanggungjawabkan serta singkron dengan pendataan di BAPPEDA”.
Amiruddin (BKD Kabupaten Buru)
“Salah satu permasalahan yang muncul selama ini adalah tentang amburadulnya sistim pendataan. Misalnya persoalan guru, belum ada pendataan yang akurat. Hal lainnya adalah tentang pegawai yang ada di kantor Kemenag. Dengan demikian, yang diharapkan adalah bagaimana membuat sistim pendataan yang lebih baik. Program SPM harus menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kendala tersebut”.
Sitti Sa’adia Launuru (Kabid Kemenag Kabupaten Buru)
“Harapan besar kami semoga bisa terpecahkan dalam program SPM ini. Persoalan utama yang sangat mendasar adalah tentang pelayanan pemerintah daerah karena seolah-olah “anak negeri” yang berada di Kemenag adalah tanggungjawab Kemenag sendiri begitupun halnya dengan persoalan guru ataupun pengawas. Kami berharap agar hal itu semua dijadikan sebagai tanggungjawab bersama”.
Seram bagian Timur
Muchsin Cecen Aurela (Asisten I Pemerintah Kab. Seram bagian Timur)
“Pertemuan lintas instansi ini baru pertama kali dilakukan, hendaknya pertemuan semacam ini penting untuk dilanjutkan dan terjadwal. Kondisi SPM yang belum memenuhi target yang optimal agar dapat menjadi dorongan bagi kita semua agar pencapaiannya lebih maksimal dan salah satu caranya adalah membangun komitmen agar pendidikan akan lebih baik untuk ke masa depannya ”.
Arobi Kelian (Ketua Komisi C – DPRD Kab. Seram bagian Timur)
“Hasil pendataan yang dihasilkan melalui program SPM hendaknya menjadi momentum untuk memperbaiki ketimpangan yang terjadi. Hasil pendataan akan dijadikan sebagai bahan referensi untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan baik yang ada di DIKNAS maupun Kemenag. Harapan kami bahwa DPRD dilibatkan lebih jauh untuk singkronisasi pendidikan ini. Dengan demikian, penting untuk melakukan pertemuan lanjutan agar hasil yang diharapkan lebih cepat, optimal dan terarah”.
Ahmad Voth (Wakil Ketua Komisi C – DPRD Kab. Seram bagian Timur)
“Penting untuk mendorong terbentuknya tim yang khusus untuk memproteksi tentang pelayanan dasar. Sekaitan dengan hal tersebut lembaga DPRD siap untuk memberikan dukungan penuh termasuk penyediaan dana untuk pengembangan program pendidikan”.
Ekayati Wakanubun (BAPPEDA Kab. Seram bagian Timur)
“BAPPEDA akan mengakaomodir kegiatan yang menjadi skala prioritas dan akan mengevaluasi kegiatan yang dipandang belum terlalu mendesak. Dengan demikian, yang diharapkan dari kegiatan SPM ini adalah adanya semacam Reaksi Aksi Daerah yang merupakan kesepakatan bersama sehingga menjadi barometer kemajuan pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur”.
Moh. Iksan Keliwooy (DPPKAD Kab. Seram bagian Timur)
“Pertemuan ini menjadi moment yang tepat untuk menuntaskan persoalan pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Ketersediaan anggaran harus dicermati kembali baik dari sisi fisik maupun kualitas pendidikan. APBD harus berpihak kepada kemajuan pendidikan baik di Diknas maupun Kemenag. Keberadaan program SPM harus dioptimalkan agar supaya ada output yang dapat terimplementasi di lapangan”.
Johni Rumagoran (Kabid Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan Kab. Seram Bagian Timur)
“Pendidikan itu adalah tanggungjawab bersama. Sekaitan dengan hal tersebut fungsi koordinasi harus lebih ditingkatkan termasuk kaitan eratnya dengan pelaksanaan SPM. SPM itu bukan tanggungjawab satu dinas akan tetapi hal tersebut hendaknya melibatkan semua dinas atau instansi terkait. Dan untuk penekanan bahwa hal tersebut kalau bisa dimulai dari sekarang karena secara kebetulan gerbong tersebut telah dibuka melalui program SPM”.
Moksen Mahu (Kemenag Kab. Seram bagian Timur)
“Persoalan data menjadi sangat penting karena untuk dipahami bersama bahwa untuk madrasah negeri berada dibawah naungan langsung Kemenag, madrasah swasta hanya sebatas koordinasi sedangkan untuk madrasah dibawah langsung yayasan maka pertanggungjawabannyapun melalui madrasah. Sekaitan dengan hal tersebut maka dengan keberadaan SPM diharapkan untuk menjadi jembatan penyatuan data bahwa sekolah/madrasah adalah tanggungjawab bersama sebagai bahagian dari anak negeri”.
Uya Leurima (RRI Bula Kab. Seram bagian Timur)
“RRI Bula walaupun dengan jangkauan yang belum terlalu jauh tetapi dukungan terhadap perkembangan pendidikan sangat besar. Beberapa berita tentang SPM sudah disampaikan melalui media ini sehingga kedepannya diharapkan ada penguatan sehingga SPM dapat dipahami secara lebih luas”
Komentar Drs. Jakaria, Pengawas SMP
Program SPM Dikdas merupakan program yang sangat dibutuhkan oleh daerah seperti Kab. Morowali untuk perbaikan mutu pendidikan yang selama ini sangat rendah mutu pendidikannya. Dengan adanya SPM Dikdas yang memberikan pelatihan dan TOT kepada para pengawas dan kepala sekolah, sedikit banyaknya memberikan pengetahuan dan pemahaman bahwa untuk mencapai standar pelayanan minimal di satuan pendidikan ada beberapa indicator yang harus dipenuhi. Disamping itu dengan adanya SPM membuka pikiran kita bahwa ternyata masih banyak yang harus dibenahi didalam menata sistim sarana dan prasarana serta manajemen di sekolah. Namun yang menjadi tantangan di program ini karena seluruh kegiatannya non fisik sehingga kurang mendapat respon di setiap stakeholder, program non fisik dianggap tidak secara langsung memberikan perubahan signifikan untuk perbaikan mutu pendidikan.
Komentar Kepala Tim Tehnis, Kantor Dinas Pendidikan, Maluku Tengah
Drs. Saptono Lamadili
Keberadaan Uni-Eropa melalui ADB dengan Program PKP SPMnya di Kabupaten Maluku Tengah sangat membantu kami. Terutama dalam memetakan kondisi SPM yang ada baik di sekolah maupun di dinas. Kami sudah lama tahu mengenai SPM dan mencoba untuk pemetaan tapi terkendala oleh sumber daya manusia yang ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Selain keterbatasan anggaran pelaksanaannya tentunya.
Kami menyadari, keterbatasan pemenuhan 27 indikator pada SPM tapi untuk melaksanakannya sesuai amanah undang-undang juga amat susah, karena untuk pemenuhannya bukan hanya sekolah dan dinas pendidikan yang bergerak. Tapi juga harus seirama langkah dengan instansi lainnya. Contoh: kami sadar penempatan kepala sekolah harus minimal S1 dan bersertifikasi dan sudah diusulkan ke Badan Kepegawaian Daerah. Tapi terkadang yang diangkat menjadi kepala sekolah tidak sesuai harapan kami dari sisi kompetensi.
Dengan adanya kegiatan KPK SPM Dikdas ini, seluruh stakeholder disentuh mulai dari masyarakat, sekolah, dinas sampai anggota DPRD. Dengan demikian kami punya harapan besar bahwa SPM sebagaimana diamanahkan undang-undang dapat kami capai karena semua pihak dilibatkan dan ditunjang oleh pendanaan dari Uni-Eropa melalui ADB.
Dari sisi penganggaran dengan APBD Tingkat 2, selama ini dari anggaran yang ada senantiasa dialokasikan kepada infrastruktur sekolah tanpa melihat bagaimana kondisi sekolah yang sebenarnya. Terkadang kami mengadakan sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan sekolah.
Dari data yang dikumpulkan pada SQA tahun 2014 lalu, kami baru sadar bahwa ternyata sekolah yang ada di Kabupaten Maluku Tengah sudah mencukupi. Tapi yang kurang adalah guru dan fasilitas yang ada di sekolah, analisis tersebut baru berdasarkan data sekolah sampel. Hal ini menjadi motivasi tersendiri untuk mendata seluruh sekolah yang ada dengan instrumen yang telah dikembangkan proyek ini.
Selama ini kami sudah mendata sekolah-sekolah, namun hanya sebatas formalitas dalam rangka memenuhi permintaan data dari pusat. Tidak pernah dianalisis, baik kesenjangan maupun pemenuhannya sekaitan dengan SPM.
Kami tentunya berharap banyak dengan proyek PKP SPM ini, karena selain dibantu dari sisi anggaran pelaksanaan, pelibatan seluruh stakeholder, tahapan-tahapan kegiatan yang terencana dan terarah, instrumen pendataan yang sesuai kebutuhan, sensus populasi sekolah, dianalisis dan outputnya nantinya berbentuk roadmap yang tentunya dapat dijadikan sebagai dokumen perencanaan pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM di Kabupaten Maluku Tengah.
Di sisi lain, sistem pencairan dana melalui mekanisme penggantian uang (reimbush) oleh teman-teman di Bappeda akan diakui sebagai penerimaan daerah dan dana penggantian tersebut sudah dialokasikan untuk kegiatan lainnya.
Harapan kami sangat besar untuk proyek ini, dan pada dasarnya semua kita lakukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan anak-anak kita.
Beberapa Catatan dari Boalemo
Saat sosialisasi SPM kepada Komite sekolah: “Kami baru tahu kalau kami ini adalah anggota komite sekolah karena kami baru dihubungi dan dilibatkan oleh sekolah pada kegiatan sosialisasi peningkatan kapasitas SPM ini”. (September 2015, Gorontalo Utara)
Pada kegiatan Sosialisasi untuk masyarakat, keterwakilan dari anggota dewan: “Dinas pendidikan selama ini belum pernah mengundang anggota dewan dalam kapasitas sebagai unsur masyarakat sehingga kami bisa berbicara dari pandangan masyarakat. Soalnya terkadang dinas pendidikan agak segan mengundang kami anggota dewan sebagai perwakilan dari masyarakat, kalau seperti ini kami bisa mendengar semua pendapat dari orang tua, tokoh masyarakat dan semua peserta yang hadir dan bisa saja kami menindaklanjuti hal tersebut oleh kami sebagai kapasitas anggota dewan.” (September 2015, Gorontalo Utara)
Saat Pelatihan kepada guru: “kami senang dengan pelatihan semacam ini karena kami baru bisa mengungkapkan permasalahan, ide-ide untuk peningkatan pengembangan mutu di sekolah. Selama ini hanya pelatihan yang bentuknya konvensional belum pernah untuk melatih kami bagaimana untuk mengungkapkan pendapat dan menerima pendapat teman dari sekolah lain, juga kalau bisa juga dalam pelatihan seperti ini bisa duduk bersama dengan kepala sekolah maupun komite sekolah.” (Oktober 2015, Gorontalo Utara)
Pelatihan pengumpulan data PKP SPM Dikdas secara sensus Boalemo: “untuk menampilkan data PKP SPM Dikdas memang perlu update data tapi tidak hanya mengandalkan data dari sumber dapodik, itu perlu juga komparasi data dari lapangan yang dilakukan langsung oleh pengawas”. (September 2015, Boalemo)
Opini Seorang Pengawas Sekolah di Seram Bagian Timur
Usman Kaliobas (Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kab. Seram bagian Timur)
“Semoga dengan kehadiran program Standar Pelayanan Minimal maka mutu pendidikan lebih diperhatikan dan tingkat penggunaan dana lebih tepat kesasaran”
Usman Kaliobas (Koordinator Pengawas Sekolah, Dinas Pendidikan, Seram Bagian Timur)
Sebuah Renungan … Selamatkan Kami
Oleh: Abdul Salam, Narasumber Nasional, Gowa, Sulawesi Selatan
Catatan kecil ini saya mulai dengan sejumlah pertanyaan klasik, namun sampai saat ini belum mampu kita jawab dengan tuntas, disusul dengan sejumlah hasil pengamatan penulis dan pengamatan orang lain tentang keadaan pendidikan Indonesia sekarang ini.
Bagaimanakah cara memanusiakan anak sebagai manusia seutuhnya?
Berjalanlah mengelilingi kota Gorontalo atau kota-kota kecil lainnya di Region III (Sulawesi & Maluku) yang merupakan bahagian kecil dari Negara Indonesia, berapa banyak remaja berpakaian seragam yang duduk bergerombol di pinggir jalan entah menanti apa?, mereka merokok sambil jongkok, berbicara setengah berteriak diselingi tawa terbahak-bahak.
Melangkah ke mal dan plaza yang bertaburan banyaknya di kota-kota kecil lainnya di Region III (Sulawesi & Maluku), kita akan menemukan gadis-gadis remaja berpakaian seronok dengan lirikan menggoda. Mereka berganti seragam sekolah di toilet dengan gesitnya.
Tataplah tempat belajar yang terjadi di Tiakur (Maluku Barat Daya), Saumlaki (Maluku Tenggara Barat), Bula (Seram bagian Timur), atau Mamasa (Sulawesi Barat), dan sejumlah kabupaten lainnya di Indonesia, berapa banyak tempat belajar tidak layak disebut sekolah.
Lain lagi di sebuah desa atau negeri terpencil di Propinsi Sulawesi Barat dan Maluku. Saat mobil berjalan terseok-seok mendaki pegunungan yang berliku, dari atas bukit berhamburan anak-anak berseragam merah putih menuruni bukit dengan riangnya. Berdegup dada kita jika menyaksikan betapa berbahayanya jika mereka tergelincir dan ditelan jurang di kiri kanannya atau terhempas di jalan aspal di bawah bukit.
Pada saat lampu merah menyala di perapatan jalan, berapa banyak anak yang mengerumuni kendaraan Anda, sambil menengadahkan tangan! Bagaimana anak-anak tersebut memekarkan diri, bagaimana nasib dan masa depan mereka?
Sisihkanlah waktu Anda beberapa saat, lalu berjalanlah menuju sekitar pulau-pulau kecil di Maluku. Anda Akan menemukan berapa banyak anak usia sekolah (usia produktif) yang mencari dan menjadi buruh kasar di pulau tersebut?
Tentu saja masih terdapat sejumlah permasalahan lain yang senada dengan peristiwa-peristiwa tersebut yang juga Anda amati di sekeliling kita.
Siapa yang peduli dengan kondisi tersebut? Padahal sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa “Jumlah anak di Indonesia memang hanya sekitar 25% dari total jumlah penduduk, namun pasti (100%) menentukan masa depan bangsa ini”
Apakah masih ada guru yang mengajak anak didiknya membahas kehidupan dalam keluarga, mendengarkan anak membicarakan perasaannya, dan merancang pembelajaran secara terpadu (intelektual-emosional-spiritual) terkait dengan kehidupan nyata yang dekat dalam keseharian anak?
Dalam berkomunikasi dengan anak, tidak sedikit guru kurang memiliki kemampuan untuk mendengar. Sebagian lebih banyak berbicara dan mengeluh daripada mendengar. Kita terlalu miskin dari kemampuan mendengar. Seakan-akan tidak punya waktu untuk memahami perasaan anak. Sering pula kita tidak terampil untuk membaca bahasa tubuh yang diperlihatkan anak yang sedang diajak berbicara.
Jujur saja! “Negeri ini sebenarnya kurang mencintai anak-anak ….”
Apa yang terjadi dengan sistem pendidikan kita?
Bagaimana mengatasi semua itu?
PKP SPM DIKDAS!
Rekomendasi
Proses pelaksanaan kegiatan TOT yang dilaksanakan di Luwuk menegaskan bahwa dalam proses penyusunan RKS-M agar mengambil dan memasukkan data: hasil survey SPM Dikdas dan hasil complain survey sebagai sumber data serta mengikuti tahapan penyusunan RKS-M yang telah ditetapkan.
Unduh Bhakti News Edition 111, Mar-Apr 2015 untuk bacaan lebih lanjut tentang isu-isu pendidikan.